Kuasa Hukum DPC PKB: Syamsul Mahmud Ikuti Proses Penjaringan

Home / Berita / Kuasa Hukum DPC PKB: Syamsul Mahmud Ikuti Proses Penjaringan
Kuasa Hukum DPC PKB: Syamsul Mahmud Ikuti Proses Penjaringan Tim kuasa hukum DPC PKB memberikan keterangan pers kepada media. (FOTO: Imadudin M/TIMES Indonesia)

TIMESSURABAYA, MALANG – Tim kuasa hukum DPC PKB Kota Malang, akhirnya berkomentar terkait gugatan yang dilayangkan oleh kedua peserta penjaringannya, Gunadi Handoko dan Hadi Prajoko.

Ketua Kuasa Hukum DPC PKB Kota Malang, Hamka mengatakan pemilihan Syamsul Mahmud tanpa proses penjaringan itu tidak benar. Sebab, menurut fakta yang dimilikinya Syamsul mengikuti proses penjaringan bakal calon wali kota PKB. 

"Syamsul ikut penjaringan, langsung DPP. Beliau juga mengikuti semua tahapan dan mekanisme penjaringan," katanya, Jumat (26/1/2018). 

Hamka menyebutkan Syamsul juga mengikuti proses fit and proper test di Jakarta. Namun, diakuinya waktu tesnya berbeda dengan jadwal penjaringan peserta lain. 

Sedangkan, terkait putusan rekomendasi, ia menyebutkan bahwa semua keputusan berada di DPP PKB. LPP, DPC dan Ketua DPC PKB Kota Malang, M Anton tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi.

"Semua rekomendasi diputuskan oleh pusat," tambahnya. 

Untuk membuktikan semua itu, Hamka beserta tim kuasa hukum DPC PKB akan siap beradu di meja hijau. Ia mengaku akan segera mempelajari gugatan dan memenuhi pemanggilan persidangan nanti.

Sebelumnya, Gunadi Handoko  dan Hadi Prajoko menggugat PKB setelah kedua orang ini tidak lolos di penjaringan bakal calon wakil wali kota untuk Pilkada Kota Malang melalui PKB di Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (24/1/2018).

Keduanya mengaku kecewa dengan proses penjaringan bakal calon Wakil Wali Kota Malang yang sebelumnya diselenggarakan oleh LPP PKB Kota Malang. Sebab, rekomendasi akhirnya diberikan kepada Syamsul Mahmud yang dianggap sama sekali tidak mengikuti proses penjaringan. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com