Indikator
  • Undercontruction

Proses PAW Markasim Menemui Kendala, Ketua Golkar Gresik: Ada Apa Ini?

Home / Politik / Proses PAW Markasim Menemui Kendala, Ketua Golkar Gresik: Ada Apa Ini?
Proses PAW Markasim Menemui Kendala, Ketua Golkar Gresik: Ada Apa Ini? Ketua DPD Partai Golkar Gresik Ahmad Nurhamim (FOTO : Istimewa).

TIMESSURABAYA, GRESIK – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Markasim Halim Widyanto ternyata masih menemui kendala. Surat rekomendasi PAW ternyata masih belum sampai ke Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo. 

Padahal, PAW Markasim setelah diajukan Partai Golkar Gresik ke pimpinan DPRD pada 23 Juli lalu, kemudian dikirim ke KPU Gresik untuk verifikasi.

Selanjutnya, pimpinan DPRD Gresik setelah terima verifikasi dari KPU,  per tanggal 2 Agustus sudah dikirim ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Gresik untuk minta rekomendasi Bupati.

Praktis, proses PAW Markasim selama 25 hari hanya berputar-putar di instansi terkait dan tak kunjung dikirim ke Gubernur Jatim. 

Ketua DPD Partai Golkar Gresik Ahmad Nurhamim mempertanyakan hal itu. Mengacu Pasal 139 (1) UU Nomor  23 Tahun 2014 yang pada pokok intinya anggota DPRD dinyatakan berhenti antar waktu jika, meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. 

"Dalam kasus Markasim, eks anggota DPRD asal Golkar ini mengundurkan diri resmi dengan dibuktikan surat pernyataan ditandatangani di atas materai yang cukup disampaikan melalui partainya (DPD Golkar)," kata Nurhamim, Kamis (16/8/2018). 

Namun, setelah surat masuk ke Bupati Gresik lewat Kesbangpol pada 2 Agustus,  hingga 16 Agustus atau setengah bulan lebih, surat PAW tersebut belum dikirim ke Gubernur. 

"Padahal, Bupati sejak menerima usulan yang disampaikan Pimpinan DPRD tersebut diberikan waktu 7  hari pula, harus menyampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat adanya pemberhentian anggota DPRD tersebut (Pasal 194 (3) UU Nomor  23 Tahun 2014)," terangnya.

Terpisah, Kepala Kesbangpol Pemkab Gresik Choiril Anam menyatakan, telah menerima surat PAW Markasim Halim Widianto sejak 2 Agustus. Surat itu kemudian diproses. 

Namun, Choirul Anam mengaku bahwa wewenang Kesbangpol hanya menerima dan meneliti persyaratan. Kemudian, untuk telaah hingga penyerahan kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk minta rekomendasi menjadi wewenang Bagian Hukum.

"Yang mintakan rekomendasi Bagian Hukum," ucapnya singkat. 

Namun, Kabag Hukum Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo membantah kalau Bagian Hukum yang mintakan rekomendasi PAW Markasim tersebut kepada Bupati sebelum dikirim ke Gubernur. "Bukan Bagian Hukum. Itu wewenang Kesbang," tuturnya. (*) 

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com