Pemerintah Permudah Izin Usaha Melalui Sistem OSS

Home / Ekonomi / Pemerintah Permudah Izin Usaha Melalui Sistem OSS
Pemerintah Permudah Izin Usaha Melalui Sistem OSS Rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kemendagri. (FOTO: Humas Kememdagri for TIMES Indonesia)

TIMESSURABAYA, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan izin berusaha. Antara lain, melalui Perpres Nomor 91 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal sistem OSS atau online single submission.

Kepala Pusat Penerangan, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Bahtiar menjelaskan, penerapan sistem online single submission ini dapat meringkas tahapan dan waktu dalam memproses izin berusaha. Hal ini, sejalan dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP.

"Pemerintah saat ini sedang berupaya menarik lebih banyak minat investor untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara dari mulai percepatan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi agar semakin banyak pelaku bisnis yang menanamkan modal di Indonesia," ucapnya, Sabtu (13/10/2018).

KApuspen-Kemendagri.jpg

Dikatakan Bahtiar, bidang investasi yang banyak menjadi sorotan investor saat ini, diantaranya, pertambangan dan sumber daya alam (SDA), seperti mineral, gas alam, batu bara, serta minyak bumi.

Sejalan dengan kebijakan kemudahan izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara simultan membangun akses transportasi jalan, pelabuhan, kereta api dan bandara sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien.

"Salah satu contoh kasus, izin jalan khusus angkutan batubara sepanjang 113 km oleh PT. Menara Lestari Bersama (MLB) yang melintas dari Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan ke Kabupaten Paser Kalimantan Timur," tutur Bahtiar.

Menurutnya, sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terhambat perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena beberapa bagian dari jalan khusus tersebut melintasi kawasan hutan lindung.

Namun demikian, pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, zin pembangunan jalan khusus yang melintas di kawasan hutan lindung menjadi lebih jelas.

"Kebijakan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu terhadap berbagai jenis perijinan yang menjadi kewenangan daerah," jelas dia.

Guna mencari solusi penyelesaian hambatan yang dihadapi PT. MLB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, Senin 8 Oktober 2018 lalu.

Rapat-koordinasi-Kementerian-a.jpg

Pada rapat koordinasi tersebut, Eduard Sigalingging, selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri menegaskan, bahwa reformasi regulasi dan birokrasi terhadap pelayanan dan izin usaha harus sejalan dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Atas pertimbangan tersebut maka rapat koordinasi memuat kesimpulan, di mana pemerintah pada perinsifnya setuju terhadap rencana pembuatan jalan khusus yang diprakarsai oleh PT. MLB. "Kemudian, untuk penyelesaian urusan PT. Menara Lestari Bersama MLB selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah," ucap Eduard.

Penyelesaian ini sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal sitem online single submission atau OSS(*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com