Presiden Jokowi Inginkan Kartu Pra Kerja Terealisasi Bulan Januari

Home / Berita / Presiden Jokowi Inginkan Kartu Pra Kerja Terealisasi Bulan Januari
Presiden Jokowi Inginkan Kartu Pra Kerja Terealisasi Bulan Januari Presiden Jokowi inginkan program Kartu Pra Kerja terealisasi bulan Januari. (Foto: Dok TIMES Indonesia)

TIMESSURABAYA, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta program Kartu Pra Kerja segera bisa dilaksanakan mulai Januari 2020. 

Presiden Jokowi juga meminta agar pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan yang diminati terutama melalui platform digital yang disiapkan.

“Saya minta mereka boleh memilih pelatihan yang diminati misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programming atau coding, ucap Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Program Kartu Pra Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Presiden Jokowi menginginkan agar Kartu Pra Kerja  ini dikerjakan masif lewat media jasa swasta, kemudian pihak BUMN juga diminta agar ikut campur dalam program tersebut sebab BUMN memiliki tempat tempat yang ideal.

“Kalau BLK (Balai Latihan Kerja) tetap berikan porsi sesuai dengan yang sudah ada saja,” kata Presiden Jokowi.

Dia juga meminta program Kartu Pra Kerja bisa dinikmati oleh korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yang perlu diberikan kemampuan untuk meningkatkan ketrampilannya.

“Kembali lagi ini tolong juga diberikan kepada swasta, kepada BUMN urut-urutannya, dan BLK,” tegas Presiden Jokowi.

Program Kartu Pra Kerja menurut Presiden Jokowi fokus pada dua hal, pertama menyiapkan angkatan kerja baru yang bisa terserap dengan kebutuhan dunia kerja. Bahkan jika bisa justru menciptakan lapangan kerja sebagai wirausahawan.

“Yang kedua peningkatan keterampilan angkatan kerja existing agar semakin produktif dan memiliki daya saing,” paparnya.

Berdasarkan catatan yang ada kata Presiden Jokowi 58% tenaga kerja merupakan lulusan SMP atau lebih rendah. Karena itulah pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi harus dilakukan.

“Ini urusannya Mendikbud. Yang kita harapkan juga disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan di dunia industri,” pungkas Presiden Jokowi. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com