Fraksi PKB Sowan ke PWNU Jatim Bahas Raperda Santri

Home / Berita / Fraksi PKB Sowan ke PWNU Jatim Bahas Raperda Santri
Fraksi PKB Sowan ke PWNU Jatim Bahas Raperda Santri Kunjungan Fraksi PKB Jatim ke Kantor PWNU Jatim membahas beberapa program di DPRD Jatim, Selasa (12/11/2019). (Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

TIMESSURABAYA, SURABAYAFraksi PKB DPRD Jatim menggelar silaturahmi ke kantor PWNU Jatim. Mereka membicarakan beberapa program yang diangkat di DPRD Jatim. 

Antara lain, penyetaraan lembaga pendidikan swasta dan rancangan peraturan daerah (raperda) Santri. 

Anggota Fraksi PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan silaturahmi tersebut merupakan kegiatan rutin. PKB selalu berkomunikasi dan berkonsultasi kepada kiai di lingkungan NU. 

''Salah satunya perubahan struktur Fraksi PKB,'' katanya, Selasa (12/11/2019).

Kegiatan yang sama pernah dilakukan Fraksi PKB di awal pelantikan. Kala itu, PKB dipimpin Abdul Halim Iskandar. Posisi Anik masih ketua fraksi. Kini, formasi berubah. 

Anik menggantikan Halim yang ditunjuk sebagai menteri oleh presiden. Perubahan itu disampaikan ke PWNU Jawa Timur. Posisi Anik sebagai ketua fraksi digantikan Fauzan Fuadi. 

Ada beberapa anggota Fraksi PKB yang mendampingi Anik dan Fauzan. Salah satunya Amir Aslihin. Mereka juga menyampaikan usulan raperda santri sebagai inisiatif fraksi. 

''Usulan itu sudah diteken tinggal diserahkan ke ketua dewan,'' jelas Anik. 

Dasarnya, adalah undang-undang pondok pesantren yang sudah ditetapkan pemerintah. Provinsi Jawa Timur butuh raperda tersebut. 

''Sebab, Jawa Timur merupakan provinsi paling banyak pesantrennya,'' kata dia. 

Perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu mengatakan PKB menyoroti proses penganggaran pemprov Jatim. Yakni pada program penyetaraan lembaga pendidikan swasta. 

"Poin ini kami soroti,'' ujarnya,

Anik menegaskan sistem pendidikan nasional (sisdiknas) tidak mengenal istilah sekolah swasta maupun negeri. Semua memiliki tanggung jawab yang sama. Yakni mencerdaskan anak didiknya. 

''Karena itu, sudah sepatutnya mendapat penyetaraan, baik dari aspek fasilitas maupun alokasi anggaran,'' ungkapnya. 

Pada 2019, alokasi anggaran untuk penyetaraan serta penyeimbang sekolah negeri dan swasta sudah ada. Anik berharap, alokasi anggaran itu ditambah. 

Dengan begitu, sekolah bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam mencerdaskan anak didik.

Ketua Fraksi PKB Fauzan Fuadi mengatakan, momen tersebut menjadi ajang untuk menerima tausiyah. Anggota fraksi mendengarkan masukan dari beberapa kiai. Masukan tersebut akan menjadi bahan untuk dibahas bersama.

''Salah satu masukannya, tera ulang timbangan,'' ujarnya. 

Penyalahgunaan timbangan masih sering terjadi. Utamanya di wilayah pasar. Pedagang pasar melakukan itu. Harapannya, pemprov menertibkan perilaku tersebut.

"Sebab, penyalahgunaan timbangan merupakan bentuk korupsi dalam skala kecil,'' ungkapnya saat kunjungan Fraksi PKB ke kantor PWNU Jatim.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com