PTSL Harus Sukses, BPN Gresik: Jangan Memberatkan Warga

Home / Berita / PTSL Harus Sukses, BPN Gresik: Jangan Memberatkan Warga
PTSL Harus Sukses, BPN Gresik: Jangan Memberatkan Warga Kepala BPN Gresik Asep Heri (FOTO: Akmal/TIMES Indonesia)

TIMESSURABAYA, GRESIK – Badan Pertanahan Nasional atau BPN Gresik, Jawa Timur mengimbau kepada seluruh tim dan panitia PTSL yang ada di desa agar bekerja sesuai aturan serta jangan sampai memberatkan warga.

Untuk mencapai target 61 ribu selesai, BPN menargetkan penyelesaian 3 ribu berkas per hari dengan asumsi sebulan mencapai 52 ribu.

Sebab, program nasional yang digagas Presiden Joko Widodo ini seluruhnya ditanggung oleh APBN mulai dari pendaftaran, pengumpulan data fisik serta penerbitan sertifikat.

Hal itu dikatakan Kepala BPN Gresik Asep Heri saat monitoring dan evaluasi di Pendapa Kecamatan Bungah, Kamis (13/6/2019).

"Kita harus melayani dan jangan sampai warga terbebani dengan persyaratan. Jangan sampai persyaratan sunnah itu diwajibkan, Cukup dengan KK, KTP serta surat pernyataan kepemilikan tanah bisa langsung daftar," katanya.

Asep mewanti-wanti, panitia PTSL yang menolak warga yang ingin mendaftar program PTSL namun tidak diproses dengan dalih tidak mempunyai Petok D maupun belum lunas pajak.

Soal pajak yang belum lunas itu dikatakan Asep, masih bisa digunakan untuk mendaftar PTSL hal itu tertuang dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR) nomor 16 tahun 2018, sebab pelunasan pajak tidak masuk syarat wajib

"Jangan sampai ada warga yang ingin mendaftar tapi tak punya Petok D dan belum lunas sertifikat ditolak. Soal pajak pemohon masih mempunyai tunggakan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), untuk pengganti Petok D bisa pakai surat pernyataan kepemilikan tanah," imbuh Asep.

Dikatakan Asep, untuk masyarakat yang dalam hal ini sebagai pemohon harus melakukan dua tahap yakni pra pendaftaran dan pendaftaran.

Di dalam pembiayaan dibagi menjadi dua yakni pembiayaan pra pendaftaran untuk memenuhi persyaratan bagi pemohon dan pembiayaan yang sesuai surat keputusan bersama tiga menteri yang hanya Rp 150.000.

"Jangan sampai satu kami ringankan, tapi di sisi lain (Tim PTSL di desa) memberatkan, kita harus melayani dan jangan sampai memberatkan warga," ungkap Kepala BPN Gresik, Asep Heri. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com