Deklarasi Kawal Pemilu, 37 OKP se-Jatim Siap Lawan People Power

Home / Berita / Deklarasi Kawal Pemilu, 37 OKP se-Jatim Siap Lawan People Power
Deklarasi Kawal Pemilu, 37 OKP se-Jatim Siap Lawan People Power 37 OKP Mereka merapatkan barisan untuk melawan ancaman ‘people power’ yang diserukan Amien Rais dan kawan-kawan karena menolak hasil Pemilu 2019.

TIMESSURABAYA, SURABAYA – 37 Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Jawa Timur berkumpul di Surabaya, Rabu (24/4/2019) malam. 37 OKP merapatkan barisan untuk melawan ancaman ‘people power yang diserukan Amien Rais dan kawan-kawan karena menolak hasil Pemilu 2019.

Puluhan OKP yang melebur dalam Forum Kebangsaan Jawa Timur (FKJ) itu terdiri dari Pemuda Muslimin, IPNU, IPPNU, Pemuda Katolik, Garda NasDem, Bahtera Nusantara, Pemuda Lira, Barisan Muda Kosgoro 57, dan sejumlah OKP lainnya.

“Kita akan melawan itu, melawan people power! Karena itu gerakan inkonstitusional,” tegas Koordinator FKJ, Benydiktus Kanggur usai deklarasi.

Menurut Beny, seruan people power Amien Rais yang mendukung Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, hanya untuk mengangkangi Pilpres 17 April 2019, dimana hasil quick count dari sejumlah lembaga survei memenangkan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).

“Jadi dalam negara kita, tradisi demokrasi kita, tidak ada yang disebut dengan people power, apalagi mengangkangi hasil Pemilu dengan people power,” tegas Beny lagi.

Beny yang juga aktivis Barisan Muda Kosgoro 57 ini menandaskan, bahwa gerakan people power adalah untuk merusak kebangsaan, merusak NKRI, dan bentuk dari ketidaklegowoan terhadap hasil Pemilu.

“(People power) itu inkonstitusional, tidak bertanggung jawab, memicu kerusuhan, memicu konflik,” ucap Beny.

Beny menambahkan, jika terjadi sengketa atau kecurangan Pemilu, FKJ menyarankan agar pihak-pihak yang tidak puas itu mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Karena dengan people power hanya akan menciderai prinsip dan makna demokrasi,” katanya.

Tercipta Polarisasi Tajam

Selain itu, Forum Kebangsaan Jawa Timur juga bertekad akan terus mengawal proses rekapitalasi suara hasil Pemilu hingga putusan resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Terlebih, Forum Kebangsaan Jawa Timur mengaku, mulai melihat adanya polarisasi yang cukup tajam di masyarakat pasca-pemungutan suara 17 April lalu.

Kata Beny, polarisasi ini sebagai akibat persaingan Pilpres 2019 dimana terjadi klaim kemenangan oleh salah satu kandidat, mendahului pengumuman resmi KPU.

“Jadi inilah yang menjadi situasi bertambah panas dan terciptanya polarisasi di masyarakat,” kata Beny.

Nah, masih kata beny, oleh karena itu, puluhan OKP se-Jawa Timur ini berkumpul di Surabaya untuk membahas situasi yang makin memanas pasca-coblosan.

“Maka pada hari ini teman-teman pemuda seluruh Jatim melakukan deklarasi, total ada 37 OKP yang hadir,” terang Beny.

Selebihnya, Forum Kebangsaan Jawa Timur mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan pesata demokrasi dengan baik, aman, tertib dan Jurdil (jujur dan adil).

Pun begitu dengan TNI-Polri yang ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com