Hendrik Yance Udam Minta Presiden RI Jokowi Evaluasi UU Otsus Papua

Home / Berita / Hendrik Yance Udam Minta Presiden RI Jokowi Evaluasi UU Otsus Papua
Hendrik Yance Udam Minta Presiden RI Jokowi Evaluasi UU Otsus Papua Hendrik Yance Udam, ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional GERCIN. (foto: Istimewa)

TIMESSURABAYA, JAKARTA – Ketua Umum DPN Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Hendrik Yance Udam minta Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengevaluasi UU Otsus Papua (UU 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan Papua Barat).

Ia menilai, selama ini dampak postif dari UU itu tidak menyentuh  kepada masyarakat asli Papua. Apalagi UU itu akan berakhir di 2021. 

Karenanya, sebelum pemerintah memperpanjang UU tersebut dan menggelontorakan uang triliunan rupiah, terlebih dahulu dilakukan evaluasi  secara konprehenship.

"Itu untuk semua berjalan baik dan efektif ke depannya. Terutama untuk kesejahteraan orang asli Papua,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Bung HYU ini menyampaikan hal itu saat tatap muka dengan ketua Pansus DPD RI untuk Papua  DR Filep Wamafma SH MHUM, Mamis 27 Ferbuari 2020, di ruang kerjanya kantor DPD RI Jakarta pusat.

HYU  mengatakan UU Otsus 2001 diberikan kepada provinsi Papua dan provinsi Papua Barat sebagai salah satu solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Tujuannya untuk meredam aspirasi Papua merdeka yang sudah menjadi konsumsi publik lokal, nasional, dan masyarakat dunia internasional karena ingin  keluar dari NKRI.

Nyatanya, sambung dia, justru tidak mampu untuk meredam konflik berkepanjangan. Tapi justru sebaliknya.  "Kebijakan tersebut malah meminta korban orang asli Papua dan non Papua. Bahkan TNI dan Polri," tandasnya.

Di pihak lain, pemerintah telah mencairkan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 126,99 triliun untuk Papua sejak periode 2002-2020. Dana Otsus ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Dana Otsus yang diterima Papua selama 18 tahun ini mencapai Rp 93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 33,94 triliun. Tahun ini, Dana Otsus Papua sebesar Rp 2,85 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,82 triliun.

Untuk dana tambahan infrastruktur (DTI) kalau dijumlah dana otsus plus DTI Papua sejak 2002 sampai 2020 itu Rp 93,05 triliun totalnya. Sedangkan Papua Barat otsus mulai 2009 sebesar Rp 33,94 triliun,

"Dana Otsus Papua itu tetap tidak mampu untuk menyejahterakan rakyat Papua, karena dana sebanyak ini hanya dinikmati oleh para elite politik dan birokrasi tertentu saja. Bahkan ada yang didepositokan untuk kepentingan pribadi," ujar Hendrik Yance Udam yang minta Presiden RI Jokowi meninjau ulang UU Otsus Papua ini. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com