Soroti BPJS Kesehatan, PMII Unisla Lamongan Layangkan Empat Tuntutan

Home / Berita / Soroti BPJS Kesehatan, PMII Unisla Lamongan Layangkan Empat Tuntutan
Soroti BPJS Kesehatan, PMII Unisla Lamongan Layangkan Empat Tuntutan Aksi Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa PMII Unisla di depan Kantor DPRD Lamongan, Kamis (16/1/2019). (FOTO: MFA Rohmatillah/ TIMES Indonesia)

TIMESSURABAYA, LAMONGAN – Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Lamongan (Unisla) menyoroti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Para aktivis ini melayangkan empat tuntutan saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan, Kamis (16/1/2020).

Poin pertama, mereka mendesak Pemkab Lamongan untuk memberikan tindakan tegas terhadap rumah sakit yang tidak melayani pasien BPJS Kesehatan.

"Kami mendesak untuk mengeluarkan Perbup tentang sanksi kepada rumah sakit yang tidak mau menerima pasien BPJS Kesehatan," kata Doni Leo Prasetyo, Ketua PMII Komisariat Unisla.

Menurut Doni, sejauh ini banyak rumah sakit di Lamongan yang menelantarkan atau tidak melayani pasien BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur, bahkan ada juga yang menolak.

"Kemarin yang tidak menerima pasien BPJS Kesehatan adalah khususnya yang swasta, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi yang pasti melayani pasien BPJS Kesehatan itu RSUD dr Soegiri dan RSUD Ngimbang," ujarnya.

Hanya saja, Doni mengaku masih belum bisa menyebutkan secara detail jumlah pasien BPJS yang mendapatkan penolakan dari rumah sakit. Menurutnya, data yang mereka miliki ada empat rumah sakit swasta. 

"Untuk kejadiannya sudah satu tahun yang lalu, tahun 2019. Tapi terkait jumlahnya kami tidak bawa, kami hanya membawa salinan terkait undang-undang, karena kami fokusnya di legislatif dan di eksekutif," tutur Doni.

Selain menuntut penerbitan Perbup, para aktivis ini juga memiliki tiga tuntutan lain yang ditujukan kepada DPRD Lamongan.

"Di DPRD ini ada tiga poin. Yang kami bawa, pencabutan Perpres tahun 2019 tentang kenaikan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga kami fokuskan adalah subsidi kesehatan di kelas 3," ucapnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Pemkab Lamongan yang diwakili Asisten 1 Nalikan menegaskan bahwa Pemkab Lamongan selalu menekankan kepada rumah sakit agar tetap melayani pasien BPJS Kesehatan.

"Tentu kita ketahui kemarin pak Bupati sudah sidak ke rumah sakit-rumah sakit. Kemarin dari RSUD Ngimbang dan Rabu di RSUD Soegiri dan kami sampaikan kepada Dirut RS dan Pelayanan yang menegaskan agar tidak menolak satupun pasien yang ada di RS. Rujukan-rujukan ke rumah sakit, khususnya RSUD harus diterima," kata Nalikan.

Sementara DPRD Lamongan, melalui Ketua Komisi D Abdul Somad mengatakan, untuk mencabut Perpres maupun Undang-Undang (UU) harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Kami ingin memberikan sumbangsih maksimal, namun itu semua perlu proses. Terkait dengan pencabutan Perpres Nomor 75 tahun 2019 dan UU Nomor 24 tahun 2011 yang hari ini jenengan (PMII) tuntut, kami sudah mengetahui bersama bahwa ada mekanisme yang bisa kita tempuh sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, bisa kita ajukan uji materi ke MK," kata Somad, saat menemui mahasiswa PMII yang menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Lamongan terkait BPJS Kesehatan. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com